Bargain China di Sungai Mekong

Pertemuan negara-negara tepi Sungai Mekong (Greater Subregion Mekong-GSM) di Viantine, Laos (30/3) menghasilkan kerjasama pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, jalan, irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Sungai Mekong (4350 km) memang telah menjadi tumpuan kehidupan manusia sejak berabad-abad lalu yang melintasi China, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam hingga Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, GSM sepakat membangun jalan darat sepanjang 1800 km dari Kunming-China menuju Bangkok, Thailand. Di samping itu, China juga membangun jalan raya trans-internasional menghubungkan Bangkok dan Provinsi Yunan dengan dukungan Bank Pembangunan Asia.
Produksi, Investasi dan Eksplorasi
Rencana China memanfaatkan negara-negara tepi Sungai Mekong semata-mata karena faktor produksi dan investasi. Secara geo-ekonomi, kemungkinan ekspansi ke Asia Timur sangat kecil karena Jepang dan Korea Selatan memiliki kemampuan yang sama bahkan melebihi sektor-sektor produksi lainnya di China. Pilihan utama adalah kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Selain faktor kedekatan wilayah, ke enam negara juga memiliki ikatan emosional, sejarah, kekerabatan dan persamaan bahasa serta kultural. Aspek-aspek historis-cultural itulah yang akan mendongkrak alokasi produk dan investasi China.
Faktor pendorong lainnya yakni rata-rata provinsi bagian Utara sebelah Barat China belum merasakan pembangunan setaraf provinsi di bagian Selatan. Potret ini sama halnya dengan masyarakat yang ada di perbatasan Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Dengan merasa senasib-sepenanggungan, China mencoba melakukan bargaining di Sungai Mekong. Selain faktor di atas, dalam hal energi dan sumber daya alam China memiliki keterbatasan. China memilih menyimpan mineralnya sebagai cadangan energi nasional dan melakukan eksplorasi ke negara-negara di sekitar kawasan.
Inisiatif China dalam pertemuan GSM, mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan penduduknya. Sebaliknya, proyek pembendungan hulu Sungai Mekong demi tersedianya listrik bagi China mendatangkan bencana terhadap negara-negara di hilir sungai. Penduduk di hilir Mekong yang memiliki usaha perikanan dan irigasi, mengalami penurunan baik hasil tangkapan maupun produksi pertanian. Pada akhirnya, China hanya menginginkan ketersediaan listrik namun melalaikan kepentingan masyarakat di hilir sungai.
Selanjutnya, eksplorasi China di bidang energi menuai kesepakatan bilateral. Beberapa perusahaan nasional China mengeksplorasi kandungan mineral dan bekerjasama dengan BUMN negara-negara GSM. Myanmar adalah negara yang melakukan kerjasama eksplorasi energi terbesar dengan China. Tercatat dua perusahaan China menandatangani kontrak kerja dengan Myanmar untuk eksplorasi minyak dan gas pada Blok M di Kyauk-Phru Township dan Blok A-4 di Arakan State.
Di samping itu, pada 7 Desember 2005 Petro Cina sepakat dengan Myanmar menandatangani MoU pembangunan saluran pipa dari Arakan, Myanmar ke Provinsi Yunan di Cina. Selain eksplorasi, perusahaan nasional Cina juga melakukan kontrak bagi hasil dengan Kementerian Energi Myanmar di blok No. C-1 (Indaw-Yenan Region) dan Blok No C-2 (Shwebo-Monywa Region).
China sesungguhnya menempatkan Thailand, Vietnam dan Kamboja sebagai negara supplyer demi peningkatan produksi gas dan mineral, perikanan, perkebunan dan hasil-hasil bumi. Upaya China disiasati dengan menyiapkan transportasi darat dan akses laut melalui pelabuhan di negara-negara tersebut. Contohnya, produksi penangkapan ikan masyarakat menurun, tetapi pelabuhan Chiang Saen di jalur segitiga emas justru memberikan keuntungan finansial bagi Thailand.
Bargain China
Tawaran China terhadap negara-negara GSM selaras dengan kebijakan nasional dimana ekonominya mengalami peningkatan pertumbuhan. Implikasi umumnya, bahwa kekuatan produksi China akan menarik konsumen pasar dan mampu melakukan perlawanan atas dominasi ekonomi Jepang di Asia Tenggara. Penurunan FDI Jepang atas negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, tidak serta merta membuat politik ekonomi China memberikan bantuan serupa. Justru sebaliknya, negara Tirai Bambu ini membuka akses produksi dan kerjasama ekonomi kawasan yang jauh lebih banyak daripada Jepang.
Para ekonom berpendapat, China saat ini mengalami ‘pasar yang sedang tumbuh’. Oleh sebab itu, gerakan ekspansionis negara ini dibatasi pada nilai barang bergerak dan utilitas serta harga yang jauh lebih murah. Sementara itu, investasi China diarahkan pada kerjasama jangka panjang di sektor perikanan, pertambangan, mineral dan infrastruktur. Boleh dikata, keputusan China ‘menggarap’ kerjasama negara-negara GSM adalah mempersiapkan diri jika terjadi ledakan ekonomi dan krisis sumber daya energi. Sebaliknya, jika terjadi krisis ekonomi maka resiko kekurangan energi dan pangan di China akan terpenuhi akibat pasokan negara-negara GSM.
Sesungguhnya, pembangunan jalan transinternasional melintasi negara-negara GSM merupakan strategi China menjangkau sumber-sumber produksi. Jika akses pelabuhan tertutup akibat konflik di Laut China Selatan, maka China dapat menggunakan jasa transportasi darat.
Melihat peta ekonomi di atas, maka China sedang melakukan dragon bargaining. Penempatan posisi Kepala Naga dalam pertemuan GSM secara geopolitik tidak dapat dilakukan AS, Rusia, Eropa maupun Jepang. Bargain China merupakan pemanfaatan geostrategik yang mampu memberikan keuntungan di masa kini dan mendatang. Pada akhirnya, posisi kerjasama dengan negara-negara GSM menempatkan China pada 5 keunggulan sekaligus.
Pertama, dinamika negara-negara GSM akan mendukung Cina dalam kebijakan ekonomi maupun pemanfaatan sumber daya alam di kawasan. Kedua, proses penyatuan dan peningkatan infrastruktur darat melalui kerjasama GSM menjadi legitimasi kekuatan kontinental yang memang selama ini dimiliki China. Ketiga, melalui pembukaan pelabuhan-pelabuhan di Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja maka ekspansi produksi, jasa, ekonomi dan investasi China dapat menembus pasar ekonomi Asia dan Pasifik hingga Afrika. Keempat, kontinuitas suplai energi ke China menjadikan pertumbuhan ekonominya naik yang akan mendorong China sebagai penentu otoritas ekonomi menggantikan posisi Jepang. Kelima, dukungan negara-negara GSM dapat melebarkan kekuasaan militer dan ekonomi China yang sedang ‘bertumbuh dengan damai’.
Penutup
Jelas, China telah menghitung strategi mundur selangkah untuk bisa maju seribu langkah. Hal ini dilakukan supaya dapat menguasai teritorial darat sejajar lintasan Sungai Mekong menuju Laut China Selatan. Artinya, sekecil apapun jalan terbentang didepannya, China serius merintisnya sebagai peluang produksi, investasi dan eksplorasi. Upaya Cina tersebut membuahkan dinamisasi pertumbuhan ekonomi antarnegara GSM melalui Sungai Mekong. Dengan demikian, kerjasama China telah mampu menjangkau wilayah perairan dan daratan di Asia Tenggara. Bahkan, China sesungguhnya berhasil melakukan ‘soft occupation’ melalui kerjasama teknik ekonomi dan perdagangan di zona-zona strategik sesuai kepentingan nasionalnya.